PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK

Dana Mulanda; Aldri Frinaldi

doi:10.30631/tpj.v3i1.1384

Authors

Dana Mulanda Universitas Negeri Padang
Aldri Frinaldi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.30631/tpj.v3i1.1384

Keywords:

Divorce, State Civil Apparatus, Solok City Government

Abstract

Government Regulation Number 45 of 1990, which amended Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for State Civil Apparatuses, regulates marriage and divorce for State Civil Apparatuses (ASN). The terms, stages, and consequences of divorce for ASN are strictly regulated by these regulations. A cut in salary-based benefits is one result of a planned divorce. The Solok City Government ASN divorce rate will increase in 2022 compared to the previous year, as many as six cases. The purpose of this research is to find out how the Government of Solok City has implemented State Administrative Regulation Number 45 of 1990 and Government Regulation Number 10 of 1983 concerning marriage and divorce permits for state civil servants. This study examines problems and perspectives on ideas and behavior in social life using a descriptive research design with a qualitative methodology. In this research there are various stages in the data processing process, including data collection, data reduction, data storage, and data verification. The findings of this study indicate that the ASN divorce process in Solok City complies with all relevant laws. Every year there are ASN divorces in the Solok City environment, 2019 is the year that has happened the most. The reason is, ASN divorced in Solok City.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dara Dwivo Cahyuni, 2018. Analisis Terhadap Putusan Perkara NO.0152/Pdt.G/2010/PA Kota Solok Tentang Cerai Talak Pegawai Negeri Sipil

Nanda, C. F., M. R. Nasihin, D. S. K. Dewi. (2019). Fenomena Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (1-7)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Diakses Dari Pp No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil [Jdih Bpk Ri]

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara. Diakses Dari PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil [JDIH BPK RI]

Salendu, A., L. Mauren. (2016). Tinjauan Hukum Terhadap Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara Menurut Peraturan Pemerintahan NO. 45 TAHUN 1990. Lex Privatum, Vol. IV

Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik, 2(2), 141–150.

Dariyo, A. (2004). Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga. Jurnal Psikolgi Vol 2, No 02.

https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98077985952853509 (dikases pada tanggal 28 mei 2023)

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-solok/kategori/perceraian.html (diakses pada tanggal 28 mei 2023)

Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman