Efektifitas Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi

Syafrial Syafrial

doi:10.30631/tpj.v1i2.808

Authors

Syafrial Syafrial Universitas Nurdin Hamzah

DOI:

https://doi.org/10.30631/tpj.v1i2.808

Keywords:

Kota Jambi, Online single submission, Pelayanan publik, Pelayanan satu pintu, Pelayanan online

Abstract

Pelayanan perizinan merupakan salah satu pelayanan administratif yang dilakukan pemerintah, begitu juga dengan Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang bahkan telah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) agar kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Namun banyak persoalan dan masalah yang dihadapi dalam penerapan izin OSS. Perpindahan sistem perizinan secara manual ke elektronik masih banyak menemui masalah yang dihadapi masyarakat/pelaku usaha antara lain KTP masyarakat/pelaku usaha harus terdata secara online, jika tidak terdata masyarkat harus mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendata KTP mereka secara online. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk menguji efektifitas OSS yang kemudian dipaparkan secara deskriptif untuk objek dan hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik untuk perizinan usaha berjalan efektif melalui program Online Single Submission (OSS) karena lebih memudahkan pemerintah untuk mendata pelaku usaha yang ada di Kota Jambi secara cepat, efisien, dan transparan. Selain itu online Single Submission juga membantu pemilik usaha dalam hal mekanisme pemenuhan komitmen terhadap syarat izin atas sebuah usaha dan juga segala fasilitas mengenai perizinan bisa didapatkan dengan lebih mudah.

References

Dunn, W. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University.
Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Vol. 9, Issue 1). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ivancevich.J.M, Lorenzi, P., Skiner, S. ., & Crosby, P. . (1997). Mangement Quality and Competitiveness. In Goffee, R & G Jones. (second).
Islami, M. Irfan, 2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta, Bumi Askara.
Ibrahim, Amin, 2004. Pokok-pokok Analisis Kebijakanpublik. Bandung. Mandar Maju
Jones, Charles O., 1994. Pengantar kebijakan publik. Jakarta. Raja grafindo pustaka
Kaelola, Akbar, 2009. Kamus Istilah Politik Kontemporer. Yogyakrta,Cakrawala
Kansil dan Christine, 2003. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta, Bumi Aksara.
Labolo, Muhadam, 2007. Memahami ilmu Pemerintahan. Kelapa Gading Permai, Jakarta
Lubis, Solly, 2007. Kebijakan Publik. Bandung, Mandar Maju
Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Erlangga
Majone dan wildavsky ( dalam Nurdin dan Usman, 2004:70 )
Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Yogyakarta.
Moenir. A.S. (2005). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bumi Aksara.
Munaf, Yusri, 2016. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
Ndraha, Taliziduhu, 2003. Kybernologi : Ilmu Pemerintahan Baru 1& 2. Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta.
Ndraha, Taliziduhu, 1999. Administrasidan Administrasi di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
Nugroho, D. Riant. 2004. Kebijakan Publik : Formulasi, implementasi dan Evaluasi, Jakarta : Media Komputindo Gramedia.
Sugiyono, P. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta, Bandung.____________, Kebijakan Publik ( Publik Policy ). Jakarta, Balai Pustaka.
Farid, Miftakhul, Fanida, H., & Eva. (2015). Lokasi: IMPLEMENTASI ELECTRONIC GOVERNMENT MELALUI SURABAYA SINGLE WINDOW DI UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP KOTA SURABAYA. Publika. http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/11817
Nurwindiarti, M. (2016). Efektivitas Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan Dan Manajemen Publik ISSN 2303-341X, 4(1), 1â€“9. http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp6b0b431972full.pdf
Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.