Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Kebijakan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jombang

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas implementasi kebijakan pengananan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh T2-P2A dan WCC Yayasan Harmony Kabupaten Jombang, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle, dimana keberhasilan implementasi didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu: isi kebijakan dengan enam komponen, dan tiga komponen dari konteks implementasi kebijakan. Metode penelitian dengan wawancara dengan 6 informan (aparatur T2-P2A, Direktur WCC serta korban KDRT), dan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan dari implementasi kebijakan adalah untuk melaksanakan tujuan dari setiap lembaga yang terlibat dalam penanganan KDRT terhadap perempuan dan anak, sehingga terjadi penurunan jumlah kasusnya, juga membuat masyarakat untuk tidak takut melaporkan kekerasan yang dialami; serta memberdayakan perempuan korban KDRT. Pelaksana program ini adalah berbagai lembaga yang tergabung dalam T2-P2A dengan memanfaatkan tenaga kerja serta fasilitas yang dimilki. WCC Jombang juga memediasi serta mendampingi secara hulum dalam melaksanakan program perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Adapun faktor yang menjadi pendukung dalam proses implementasi kebijakan adalah persamaan kepentingan antar lembaga, ketersediaan fasilitas yang menunjang proses penanganan dengan tenaga kerja yang berkompeten sesuai denga bidangnya masing- masing, serta keterlibatan kelompok-kelompok perempuan di desa seperti PKK, Fatayat dan Muslimat, dengan cara menjadikannya sebagai sarana sosialisai edukasi kepada masyarakat. Faktor penghambatnya adalah kurangnya koordinasi antar lembaga ketika proses penanganan kasus KDRT, sehingga terjadi pelimpahan kasus serta tidak mengikuti perkembangan kasusnya. Terakhir, anggaran yang belum dialokasikan secara khusus untuk program kegiatan T2-P2A.