Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Jambi Berdasarkan Delapan Area Perubahan
DOI:
https://doi.org/10.30631/tpj.v1i2.903Keywords:
Delapan area perubahan, Provinsi Jambi, Reformasi birokrasiAbstract
Reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai realisai atas rencana berupa visi dan misi Provinsi Jambi kedepan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan di Provinsi Jambi yang terintegrasi berdasarkan delapan area perubahan. Provinsi Jambi yang terintegrasi berdasarkan delapan area perubahan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, kajian dokumen serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa reformasi birokrasi dicapai melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang terintegrasi melalui delapan area perubahan dengan pemanfaatan teknologi informasi serta melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan membentuk sumber daya manusia aparatur yang mempunyai inovasi dan kreatifitas, adapun secara umum pelaksanaan delapan area reformasi birokrasi sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan belum maksimal dapat dijalankan, kondisi demikian menuntut pemerintah provinsi melakukan aksi nyata dalam meningkatkan profesionalisme aparatur negara demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
References
Effendi, & Taufiq. (2007). Agenda Strategis Reformasi birokrasi menuju Good Governance. In www.setneg.go.id.
Mardjanis, S. (2007). Kepemimpinan: Pengembangan organisasi, team building dan perilaku inovatif. In UIN-Maliki Press. (p. 10).
Royse, D. D., Thyer, B. A., Padgett, D., &, & Logan, T. K. (2010). Program evaluation: An introduction (p. 401). In Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.
Santoso, & Pandji. (2008). Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. In Bandung: PT Refika Aditama.
Thoha, M. (2007). Birokrasi Dan Politik Indonesia. In Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
________ . (2008). Birokrasi pemerintah Indonesia di era reformasi. In Kencana Prenada.
Danumulya, P. W. (2021). Pelaksanaan Reformasi birokrasi di Bidang Pemasyarakatan Sebagai Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan 1, Tapanuli Selatan. In Jurnal Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial (pp. 101–108). e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657.
Hanafi, A. S., & Harsono, M. (2020). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dengan Pembangunan Zona Integritas Pada Kementerian Perindustrian. Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran, 4(1), 1–6.
Haryono. (2016). Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM RI. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 10(2), 227–242.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi birokrasi 2015-2019.
Laporan Hasil Evaluasi pelaksanaan Reformasi birokrasi Provinsi Jambi tahun 2013-2017 oleh Keman PAN dan RB tahun 2018.
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2013-2017
Grand design Road Map Reformasi birokrasi Provinsi Jambi tahun 2013-2017.
