Implementasi Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang
DOI:
https://doi.org/10.30631/tpj.v2i1.932Keywords:
Implementation, Programs, Protection and Fulfillment of Women's RightsAbstract
The high rate of violence against women requires special attention for the Palembang City Government, in this case, the implementing technical agency, namely the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment (DP3APM) of Palembang City. The absence of regional regulations/policies regulating the protection of women has resulted in weak implementation of the protection program and fulfillment of women's rights. This study aims to identify and analyze the implementation of the protection program and fulfillment of women's rights at the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment (DP3APM) Palembang City and the factors that influence it. This study used qualitative methods with a total of 16 informants. Data collection techniques include observation, interviews, documentation and literature study, data analysis techniques using the interactive model of Miles and Huberman.
The results of the research are: (1) The implementation of the Program for the Protection and Fulfillment of Women's Rights at the Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment in Palembang City is quite good, seen from Strengthening regulatory / policy capacity, processing of draft regional regulations on Protection of Women in 2020, and discussions have been held with other relevant agencies and the policy formulation team, and currently it is in the revision stage combining draft local regulations on women's protection and child protection. (2) Factors affecting the implementation of the Program for the Protection and Fulfillment of Women's Rights at the Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment in Palembang City, include: policy planning, outputs or benefits generated, and program implementing resources.
Downloads
References
Budi Winarno,2005. Kebijakan Publik : Teori dan Proses, Media Presindo, Yogyakarta.
Dunn, William N. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Edward III, G.C., 2001, Implementing Public Polecy, Conggressional Quarterly, Press, Washington D.C
Gambhir Bhatta, 1996. “Capacity Building at the Local Level for Effective Governance, Empowerment Without Capacity is Meaninglessâ€.
Grindle, Merilee S., 1980, Politics and Policy Implementation in the Third World, Princeton University Press, New Jersey.
Koswara, 2001, Teori Pemerintahan Daerah, Jakarta : Institusi Ilmu Pemerintahan Press.
Maria Rosita.2010. Perjalanan dan perkembangan Hak Asasi Perempuan Menuju tercapainya Hak Asasi Manusia.Jakarta: Sinar Grafika
Mexasasi Indra.2011. Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung:Reflika Aditama
Nur Said.2000. Perempuan dalam Himpitan Teologi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media
Pressman, Jeffrey L. dan Aaron B. Wildavsky. (1973). Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland. 3rd ed. Berkeley: University of California Press.
Quade, E.S. 1984. Analysis For Public Decisions, Elsevier Science Publishers, New York.
Riant Nugroho. 2014, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
Sugiyono.2006.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.Bandung:Alfabeta.
Sulaeman, Affan. 1998. Public Policy-Kebijakan Pemerintah, Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP
Sunggono, Bambang 1994, Hukum Dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.
Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta:Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
Wahab, Solihin Abdul, 2002, Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Rineka Cipta.
Wibawa, Samodra, dkk. 1994. Evaluasi Keijakan Publik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
Ibrahim,dkk.2019. Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Bogor; Jurnal GOVERNANSI Vol 5 Nomor 1
Journal women’s Population Reports Number 4,December 1999
Maimanah,dkk. 2015. Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Kabupaten Kutai Kartanegara; Jurnal Administrative Reform, Vol.3 No.1
Satriani. Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Jurnal
Simanjuntak.2017. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Di Kota Pontianak Sebagai Kota Peduli Ham; Jurnal Untan
Yulia dan Dinarti. Pemenuhan Dan Perlindungan Perempuan Dalam Peraturan Perundang- Undangan ; Jurnal Unila
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Sekretariat Negara
Peraturan Walikota Palembang Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
DP3APM Kota Palembang.2020.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).Palembang; Sekretariat DP3APM
DP3APM Kota Palembang.2019.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).Palembang; Sekretariat DP3APM
DP3APM Kota Palembang.2018.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).Palembang; Sekretariat DP3APM
WCC Palembang.2020. Laporan Akhir. Palembang; Sekretariat WCC
DP3APM Kota Palembang.2020. Naskah Akademik Raperda Kota Palembang Tentang Perlindungan Perempuan; Sekretariat DP3APM
